politik ekonomi

Politik ekonomi atau kebijaksanaan ekonomi adalah cara-cara yang ditempuh dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang ekonomi. Cara dan tindakan ini untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional juga mencapai tujuan-tujuan bidang ekonomi, terutama kemakmuran masyarakat.

Tujuan-tujuan yang dicapai secara umum dirumuskan dalam GBHN. Masalahnya adalah tujuan-tujuan tersebut belum tentu dapat dicapai bersama-sama. Seringkali usaha untuk mencapai tujuan yang satu mengorbankan tujuan yang lain. Misalkan untuk menciptakan lapangan kerja baru diperlukan investasi dalam jumlah besar, akan tetapi investasi yang besar dapat menyebabkan atau menimbulkan kenaikan harga-harga atau inflasi dan meningkatkan impor. Kebijakan uang ketat yang dimaksudkan untuk mengendalikan inflasi ternyata dapat mengakibatkan macetnya produksi dan sehingga justru harga-harga barang bertambah naik dan pengangguran meningkat.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pemerintah daapt menggunakan berbagai sarana, proyek-proyek, pajak, dan kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya. Dalam menjalankan politik ekonomi, pemerintah sering melakukan deregulasi dibidang ekonomi, misalnya deregulasi perbankan dan automotif.

Beberapa sarana politik ekonomi yang penting sebagai berikut:

1.      Politik moneter yaitu kebijakan pemerintah (melalui bank sentral) dalam mengatur keuangan dan perkreditan, misalnya jumlah uang beredar, batas-batas pemberian kredit dan tinggi rendahnya tingkat bunga.

2.      Politik fiskal yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur keuangan negara, khususnya dibidang perpajakan dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

3.      Politik produksi yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri dengan menggunakan sumber-sumber alam secara efisien. Politik-politik ekonomi yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan industri dalam negeri disebut juga sebagai kebijaksanaan proteksionisme.

4.      Politik perdagangan luar negeri yaitu kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekspor dan impor, neraca pembayaran, utang luar negeri, kurs valuta asing, dan kerjasama internasional.

5.      Politik harga dan upah yaitu kebijakan pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan harga-harga dan upah.

6.      Politik sosial atau perburuhan yaitu kebijakan pemerintah dalam hal penciptaan kesempatan kerja, hubungan perburuhan, dan kesejahteraan rakyat.

Untuk setiap bidang yang penting, pemerintah mempunyai suatu kebijaksanaan, misalnya dalam bidang kependudukan, pertambangan, perkoperasian dan sebagainya.

Sumber: Buku Modul Pendamping Siswa Ips Ekonomi untuk SMP/MTS