KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL ABAD KE 19 SAMPAI AWAL ABAD KE 20

Terbentuknya Pemerintahan Kolonialisme Belanda

Sejak jatuhnya VOC tahun 1799 Indonesia diperintah langsung oleh kerajaan Belanda. Sehingga sejak tahun 1800 Belanda menerapkan politik dagang dan sistem pajak. Dengan tujuan ingin mengeruk kekayaan dari bumi Indonesia tanpa mau memperhatikan nasib rakyat. Pengaruh politik kekuasaan Belanda makin kuat sehingga kewibawaan raja-raja merosot. Mereka dijadikan alat pembantu bagi Belanda untuk menggali kekayaan bumi Indonesia. Dengan demikian penetrasi kekuasaan kolonial Belanda abad ke 19 menyebabkan runtuhnya kekuasaan politik pribumi. Karena itu, mulai abad ke 19 perlawanan terhadap kolonial Belanda meluas dimana-mana dan silih berganti.

1.      Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels

Tugas pokok Daendels :

a.       Mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris

b.      Memperbaiki kondisi daerah jajahan

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Daendels :

a.       Bidang militer pertahanan

1)      Membuat jalan raya Anyer – Panarukan

2)      Mendirikan benteng-benteng pertahanan

3)      Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan di Ujung Kulon

4)      Meningkatkan jumlah anggota pasukan yang berasal dari orang Indonesia dari 3000 orang menjadi 20.000 orang

5)      Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Gresik

6)      Meningkatkan kesejahteraan prajurit

b.      Bidang Birokrasi Pemerintahan

1)      Membagi pulau jawa dalam sembilan perfektuur (daerah)

2)      Menjadikan para Bupati di seluruh Jawa sebagai pegawai pemerintahan Belanda

3)      Memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi, dan memberi hukuman berat bagi para pegawai yang berbuat curang

4)      Mendirikan badan-badan peradilan yang akan mengadili orang-orang indonesia sesuai dengan adat istiadatnya

c.       Bidang Ekonomi

1)      Tetap menerapkan aturan penyerahan sebagian hasil bumi sebagai pajak (Contingenten) dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan (Verplichte Leverantie)

2)      Menerapkan kerja paksa (rodi) yang memberi manfaat besar bagi Belanda

3)      Menjual tanah-tanah kepada swasta Belanda dan Tionghoa, lengkap dengan penduduknya. Dengan demikian, lahirlah penghisapan dan kesewenang-wenangan oleh tuan-tuan tanah swasta terhadap rakyat Indonesia

4)      Memperluas areal penanaman kopi.

d.      Bidang Sosial

1)      Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer – Panarukan

2)      Perbudakan dibiarkan berkembang

3)      Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan

4)      Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

e.       Hukum dan Peradilan

1)      Dalam bidang hukum daendels membuat 3 jenis pengadilan yaitu sebagai berikut.

a)      Pengadilan untuk orang Eropa

b)      Pengadilan untuk orang pribumi

c)      Pengadilan untuk orang Timur Asing

Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektuur dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayah prefektuur seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.

2)      Pemberantas korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi, ia sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta.

Pemerintahan Daendels di Indonesia membuat rakyat menderita. Selain harta kekayaan dikeruk, tenaga kerja juga diperas dengan kejam. Pembuatan jalan raya dari Anyer sampai Panarukan yang dilakukan dengan kerja paksa (rodi) menyebabkan ribuan rakyat meninggal.

Penjualan tanah di daereah Bogor dan Probolingga kepada para pengusaha swasta merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh Daendels. Karena itu, pada tahun 1811 daendels dipanggil pulang ke negeri belanda. Selanjutnya, louis napoleon mengangkat Jansens sebagai gubernur jenderal baru di Indonesia menggantikan Daendels.

Pada saat Jansens memerintah, kedudukan Inggris di Indonesia makin kuat dan makin dekat untuk menguasai pulau Jawa. Pada tahun 1811 Jansens menyerah kepada Inggris di daerah Tuntang, Salatiga (Jawa Tengah). Penyerahan itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian damai oleh kedua belah pihak yang disebut Kapitulasi Tuntang. Sejak penandatanganan perjanjian damai, Indonesia menjadi jajahan Inggris.

Masa akhir pemerintahan Daendels

Sikap dan tindakan serta kebijakan daendels yang keras atau tangan besi, menyebabkan daendels ditarik dan ditugaskan sebagai panglima perang di medan perang Rusia.

Sebab-sebab digantikannya Daendels:

a.       Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan.

b.      Penyelewengan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan istana Bogor.

c.       Keburukan dan sistem administrasi pemerintahan.

2.      Masa Penjajahan Inggris (1881-1916)

Latar belakang Inggris masuk Indonesia

a.       Alasan ekonomi yaitu Inggris butuh tempat pemasaran hasil industrinya

b.      Alasan politik yaitu perseteruan antara Inggris dengan Perancis di mana waktu itu Indonesia di bawah “Belanda-Perancis” (Raja Willem V) meminta Inggris untuk memegang Belanda.

Kekuasaan di Indonesia

Inggris menguasai Indonesia berdasar kapitulasi tuntang, 18 September 1811 yang berisi :

a.       Seluruh jawa diserahkan kepada Inggris

b.      Semua tentara belanda jadi tawanan Inggris

c.       Pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatan terus

d.      Hutang belanda bukan tanggung jawab Inggris

Lord minto sebagai raja muda (Vice Roy) Inggris di India, menugaskan Thomas Stamford Raffles untuk menjadi wakil gubernur jenderal di Indonesia dengan pangkat Letnan Gubernur (1811-1816).

Kebijakan yang dilakukan Raffles di Indonesia :

a.       Bidang birokrasi pemerintahan

1)      Membagi Jawa menjadi 16 karesidenan

2)      Bupati dan penguasa pribumi yang diperoleh secara turun temurun diangkat menjadi pengawas pemerintah kolonial

3)      Sistem pemerintahan feodal di Jawa diganti dengan sistem pemerintahan ala Eropa (sulit dilaksanakan)

b.      Bidang Ekonomi Keuangan

1)      Menghapuskan Contingenten (pajak hasil bumi) dan Verplichte Leverantie (sistem penyerahan wajib)

2)      Menerapkan Landrente (sistem sewa tanah) untuk kualifikasi tanah dikelompokkan menjadi :

a)      Kelas I tanah subur kena pajak separo hasil

b)      Kelas II setengah subur kena pajak sepertiga hasil

c)      Kelas III tanah tandus kena pajak 2/5 dari hasil

3)      Kebebasan penanaman tanaman ekspor

4)      Menerapkan monopoli garam dan minuman keras

5)      Menerapkan pajak perseorangan, karena kesulitan akhirnya penerapannya per desa

c.       Bidang Hukum

Badan hukum yang dibentuk adalah :

1)      Court Of Justice di setiap residen

2)      Court Of Request di setiap divisi

3)      Police Of Magistrate

d.      Bidang Sosial

1)      Menghapus kerja rodi (kerja paksa)

2)      Menghapus perbudakan

3)      Menghilangkan pinbank, hukuman yang kejam dengan harimau

e.       Bidang Ilmu Pengetahuan

1)      Ditulisnya buku berjudul History Of Java

2)      Memberikan bantuan kepada John Crawford (residen Yogyakarta) untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan sebuah buku berjudul History Of The East Indian Archipelago, diterbitkan dalam tiga jilid di Eidenburg pada tahun 1820.

3)      Raffles juga aktif mendukung Abaraviaasch Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan

4)      Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi

Berakhirnya kekuasaan Inggris :

Berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia didasarkan pada Convention Of London 1814 yang berisi sebagai berikut:

a.       Nusantara dikembalikan kepada Belanda

b.      Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana, tetap di tangan Inggris

c.       Cochin (di pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.

3.      Masa Pemerintahan Hindia / Masa Komisaris Jenderal

Setelah serah terima dari Inggris ke Belanda tahun 1816 maka Indonesia diperintah oleh pemerintahan kolektif (Flout, Buyskess Dan Van Der Capellen) yang disebut komisaris jenderal. Sejak 1819 Indonesia dipegang oleh Van Der Capellen.

Kebijakan-kebijakan masa komisaris jenderal :

a.       Bidang birokrasi pemerintahan :

1)      Sistem residen tetap dipertahankan

2)      Kedudukan bupati tetap dipertahankan sebagai penguasa daerah

3)      Desa dipertahankan sebagai alat untuk memungut pajak

b.      Bidang hukum

Sistem juri dihapuskan

c.       Bidang ekonomi

Investasi dari pengusaha asing untuk menanam modal di Indonesia

4.      Masa Pemerintahan Van Den Bosch / Sistem Tanam Paksa (1830-1870)

Sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) diterapkan dengan latar belakang kas kerajaan Belanda yang kosong disebabkan oleh beberapa faktor :

a.       Perang belgia yang ingin melepaskan diri dari belanda

b.      Perang di hindia belanda yaitu perang diponegoro dan perang padri

c.       Hasil tanaman kopi tidak banyak

d.      Kegagalan menerapkan liberalisme di tanah jajahan

Peraturan tanam paksa antara lain :

a.       Penduduk desa wajib menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa pada 1/5 bagian tanahnya atau lebih

b.      Tanah yang digunakan itu dibebaskan dari pajak

c.       Wajib tanam paksa dapat diganti dengan penyerahan tenaga bagi yang tidak memiliki sawah

d.      Tenaga dan waktu yang dipergunakan untuk menanam tanaman paksa tidak boleh melebihi tenaga dan waktu untuk mengerjakan tanaman padi atau tanahnya sendiri.

e.       Hasil tanaman akan diserahkan kepada pemerintah Belanda dan jika harga yang ditaksir melebihi pajak , maka kelebihan itu akan dikembalikan kepada rakyat.

f.       Kegagalan panen ditanggung pemerintah, jika bukan karena kesalahan rakyat atau disebabkan kurang rajin dalam mengerjakannya.

g.      Penggarapan tanah di bawah pengawasan langsung penguasa pribumi.

Penyimpangan pelaksanaan tanam paksa :

a.       Perjanjian penyediaan tanah dilakukan dengan paksaan

b.      Tanah yang digunakan lebih dari 1/5

c.       Pengerjaan tanah untuk cultuur stelsel melebihi waktu penanaman padi

d.      Tanah tersebut masih terkena pajak

e.       Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani

f.       Kegagalan panen tanggung jawab petani

g.      Buruh dijadikan tenaga paksaan

Akibat tanam paksa :

a.      Bagi Belanda

1)      Meningkatnya hasil tanaman ekspor yang laku dipasaran Eropa

2)      Untung besar bagi perusahaan belanda NHM (Nederlandsch Handel Maatschappij).

3)      Keuntungan besar bagi pabrik-pabrik gula

4)      Batig slot (keuntungan) yang didapat pemerintah belanda sangat besar. Tahun pertama 3 juta gulden, selanjutnya tiap tahun rata-rata 12-18 juta gulden.

b.      Bagi Indonesia

1)      Timbul kemiskinan, kelaparan (paling parah di daerah Cirebon, Demak, Grobogan)

2)      Beban pajak yang berat

3)      Jumlah penduduk menurun

4)      Bangsa indonesia mengenal teknik tanam dan berbagai jenis tanaman ekspor

Reaksi tanam paksa tahap pelaksanaan :

a.      Bangsa Indonesia

Perlawanan terjadi di Pariaman (1841) Padang (1844) dan di Jawa (1846)

b.      Kaum Pengusaha Di Belanda (Kapitalis)

Kaum kapitalis minta penghapusan sistem tanam paksa diubah dengan sistem ekonomi liberal.

c.       Kaum Humanis Belanda

Dimotori Baron Van Hoevell (seorang misionaris 1847 di Jawa, Madura dan Bali) dan Edward Douwes Dekker (seorang asisten residen di Lebak, Banten) yang menulis buku Max Havelaar dengan nama samaran Multatuli (saya sangat menderita) tahun 1867, tanam paksa mulai dihapus, tonggak penghapusan tahun 1870 dengan dikeluarkan UU Agraria (Agrarische Wet), tetapi penghapusan secara bertahap.

5.      Masa Liberalisme / Politik Ekonomi Liberal Tahun 1870

Pelaksanaan politik ekonomi liberal dilandasi aturan-aturan sebagai berikut:

a.      Regelment Op Het Belied Der Regering Ini Nederlandsch Indie (RR) 1854

Berisi tentang tata cara pemerintahan di indonesia.

b.      Indische Comptabiliteit Wet (1867)

Berisi tentang ketentuan anggaran belanja hindia belanda harus disetujui parlemen.

c.       Suiker Wet

Berisi tentang aturan tanaman tebu yang dimonopoli pemerintah.

d.      Agrarische Wet (UU Agraria 1870)

Berisi :

1)      Tanah dibedakan atas tanah rakyat dan tanah pemerintah

2)      Tanah rakyat dibedakan atas tanah bebas dan tanah desa

3)      Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain

4)      Tanah pemerintah boleh disewakan kepada swasta selama 75 tahun

e.       Agrarische Besluit (1870)

Berisi aturan-aturan lebih rinci tentang sewa tanah, jenis tanah dan kepemilikan tanah. Dengan diterapkan sistem ekonomi liberal berarti di Indonesia telah dilaksanakan praktik imperialisme modern yaitu :

1)      Sebagai tempat penghasil bahan mentah

2)      Sebagai tempat pemasaran

3)      Sebagai tempat penanaman modal

4)      Juga sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga kerja murah

Akibat politik ekonomi liberal di Indonesia

a.       Bagi Indonesia

Rakyat tetap miskin menderita karena :

1)      Adanya kerja rodi, Poenale Sanctie (sangsi kontrak pada kuli)

2)      Produksi kerajinan rakyat merosot, bersaing dengan produk Eropa

3)      Rakyat tetap membayar pajak

4)      Jatuhnya harga kopi

5)      Penghasilan angkutan rakyat turun karena sudah digunakan angkutan kereta api

b.      Bagi Belanda

1)      Belanda mengalami keuntungan yang sangat besar

2)      Belanda menjadi pusat perdagangan di eropa dari barang-barang di Hindia Belanda.

6.      Pelaksanaan Politik Etis

Sebab-sebab dilaksanakan politik etis di Indonesia :

a.       Penderitaan rakyat akibat tanam paksa dan liberalisme ekonomi di Hindia Belanda

b.      Keuntungan yang besar bagi belanda, sehingga para kapitalis China, Belgia, Amerika, Jepang mendorong dilaksanakan politik balas budi kepada bangsa Indonesia.

c.       Banyak rakyat yang kehilangan tanah miliknya.

d.      Masukan dari kaum intelektual Belanda, seperti : Van Deventer, Van Kol, De Wall, Baron Van Hoevel, dan Van Den Berg.

Program politik etis atas usul Van Deventer disebut Trilogi Van Deventer yaitu:

a.       Irigasi (pengairan)

b.      Emigrasi (perpindahan penduduk)

c.       Edukasi (pendidikan)

Sejak tahun 1901 dilaksanakan politik etis yang ditandai dengan pidato ratu belanda “negeri Belanda punya kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan ekonomi dari penduduk Hindia”. Diawali dengan bantuan ke Hindia Belanda sebesar 40 juta gulden.

Kebijakan-kebijakan selama politik etis :

a.      Desentralisasi Pemerintahan

Sentralisasi pemerintahan yang telah diterapkan sebelum 1900 mulai diganti dengan sistem desentralisasi. Tahun 1903 dikeluarkan UU desentralisasi. Wujud desentralisasi yaitu dibentuk dewan-dewan lokal : dewan propinsi, dewan karesidenan, dewan kota sebagai lembaga hukum tugasnya membuat aturan-aturan pajak dan pembayaran sarana umum. Juga didirikan dewan rakyat (Volksraad) tahun 1916 beranggota 39 orang.

b.      Irigasi

Pembangunan irigasi besar-besaran dilakukan di Brantas dan Demak.

c.       Emigrasi

Pemindahan penduduk dari Jawa dan madura ke pulau Sumatera, yaitu ke Deli dan Lampung disebabkan kebutuhan tenaga kerja di perkebunan.

d.      Edukasi

Guna mendapatkan tenaga terdidik yang murah maka didirikan sekolah yang dibagi menjadi dua, yaitu sekolah angka I (ongko siji) untuk anak pegawai negeri, punya kedudukan dan kaya, dan sekolah angka II (ongko loro) diperuntukkan bagi kaum pribumi pada umumnya.

e.       Hukum dan Pengadilan

Hukum di pengadilan Hindia Belanda dibagi menjadi dua, yaitu :

1)      Pengadilan Gubernemen

Dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda melalui pegawai pemerintah.

2)      Pengadialn Pribumi

Didasarkan pada hukum adat yang tak tertulis.

Akibat pelaksanaan politik etis dari segi ekonomi dan sosial masih tak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Sedang dampak edukasi sangat terasa dengan munculnya kaum terpelajar yang menjadi motor lahirnya pergerakan nasional Indonesia.

Sumber: MODUL DAN LEMBAR KERJA SISWA kelas XI IPS untuk SMA/MA