PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

1.      Proses Masuknya Jepang Di Indonesia

Agar Jepang bebas bergerak dalam upaya mewujudkan suatu imperium di Asia, Jepang harus melumpuhkan dulu pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl Harbour (Hawai). Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang secara mendadak menyerang Pearl Harbour. Serentak dengan itu Jepang bergerak ke selatan masuk ke Asia Tenggara, sasarannya adalah Indochina, Muangtahi, Birma, Malaya, Filipina Dan Hindia Belanda.

Agresi militer Jepang membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda mengalami ketakutan, sehingga kemudian memberlakukan keadaan darurat militer atau Staat Van Oorlogh On Beleigh (SOB) di Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer menyerahkan mandat pada Letjend. H. Ter Poorten selaku panglima angkatan perang Hindia Belanda, sedangkan pemerintah dalam negeri Hindia Belanda itu sendiri diserahkan kepada Dr. H. J. Van Mook untuk menyelenggarakan pemerintah pelarian di Australia.

Untuk menghadapi agresi Jepang, sekutu membentuk pasukan gabungan yang disebut ABDACOM (American British Dutch Australian Command) yaitu gabungan tentara Amerika, Inggris, Belanda dan Australia yang dipimpin oleh Jenderal H. Ter Poorten.

Indonesia (Hindia Belanda) merupakan salah satu negara penting yang harus dikuasai Jepang, karena kaya akan bahan mentah yang dibutuhkan oleh industri Jepang, di samping dijadikan sebagai sumer perbekalan (logistik untuk perangnya. Belanda bersama sekutunya Amerika, Inggris, Australia (ABDACOM) yang bermarkas di Lembang, dekat Bandung, tidak sanggup menangkis penyerbuan Jepang yang memiliki kekuatan dua kali lipat dari divisi ABDACOM.

Pada bulan Februari 1942 gubernur Jenderal Hindia Belanda menindahkan pemerintahnnya ke Bandung.

Tentara Jepang yang khusus dikerahkan untuk merebut pulau Jawa ada di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Pada 1 Maret 1942 mereka mendarat di tiga tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, Eretan (Indramayu) dan di Kragan Jawa (Tengah). Tanggal 5 Maret 1942 dengan mudah pasukan Imamura memasuki Batavia kemudian bergerak ke Bogor dan Kalijati (Subang).

Dengan pertemuan di Kalijati tanggal 8 Maret 1942 terjadilah kapitulasi atau penyerahan kekuasaan tanpa syarat. Dengan penyerahan itu berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia dan digantikan oleh kekuasaan Jepang.

2.      Birokrasi Pemerintahan Pendudukan Jepang Di Indonesia

Pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia dibagi atas tiga pemerintahan militer:

a.       Pemerintahan militer angkatan darat (tentara ke 25) untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi.

b.      Pemerintahan militer angkatan darat (tentara ke 16) untuk Jawa-Madura dengan pusatnya di Jakarta.

c.       Pemerintahan militer angkatan laut (armada selatan ke 2) untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, Dan Maluku dengan pusatnya di Makasar.

Susunan pemerintahan dan militer Jepang terdiri dari :

a.       Gunshereikan (panglima tentara), kemudian disebut Saiko Shikikan (panglima tertinggi) merupakan pucuk pimpinan.

b.      Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf tentara.

Staf pemerintahan militer pusat (Gunseikanbu) di bagi 5 departemen, yaitu :

a.       Sumobu (departemen urusan umum)

b.      Zaimubu (departemen keuangan)

c.       Sangyobu (departemen perusahaan, industri, dan kerajinan tangan).

d.      Kotsubu (departemen lalu lintas)

e.       Shihobu (departemen kehakiman)

Menurut UU no. 27 tentang tata pemerintahan daerah maka seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Surakarta dan Yogyakarta dibagi menjadi :

a.       Syu (kerisidenan) dipimpin oleh seorang Syuco.

b.      Syi (kotapraja) dipimpin oleh seorang Syico.

c.       Ken (kabupaten) dipimpin oleh seorang Kenco.

d.      Gun (kawedanan) atau distrik dipimpin oleh seorang Gunco.

e.       Son (kecamatan) dipimpin oleh seorang Sonco.

f.       Ku (kelurahan atau desa) dipimpin oleh seorang Kuco.

Sumber: MODUL DAN LEMBAR KERJA SISWA kelas XI IPS untuk SMA/MA